Republikinformasi. com / Buntok – Barito Selatan, Apel besar pagi ini, 8 April 2025, menyatukan kita dalam semangat membangun Barito Selatan yang lebih maju, profesional, dan berintegritas. Di tengah momentum penuh berkah pasca Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, mari kita perbarui komitmen melayani masyarakat dengan tulus ikhlas, mewujudkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cita-cita Indonesia Emas 2045. Keberhasilan pembangunan Barito Selatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama. 08/04/2025 Sebagai tindak lanjut dari apel ini, sejumlah poin penting telah disampaikan dan harus segera ditindaklanjuti tanpa kompromi. Hal ini mencakup penyusunan Perda RPJMD 2025-2030, penyelesaian laporan kinerja OPD yang akurat dan terukur, serta realisasi anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Disiplin, integritas, dan kinerja maksimal menjadi harga mati bagi seluruh aparatur pemerintah. Tidak ada toleransi bagi penundaan, kerja setengah hati, atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Momentum ini menuntut aksi nyata, bukan hanya janji. Dalam 100 hari ke depan, fokus utama meliputi pendataan ASN yang profesional, pengelolaan aset daerah berbasis digital, pemberdayaan UMKM, peningkatan gizi anak, perbaikan infrastruktur, pengembangan sektor pertanian, penyediaan akses listrik dan pendidikan gratis. Mari kita bekerja cepat, cerdas, dan berani menghadapi tantangan demi mewujudkan Barito Selatan yang maju, berdaya saing, dan bermartabat. Siapapun yang merasa tidak mampu mengikuti ritme kerja ini, diharapkan untuk mundur secara terhormat. (Lissa)
Sebagai tindak lanjut dari apel ini, sejumlah poin penting telah disampaikan dan harus segera ditindaklanjuti tanpa kompromi. Hal ini mencakup penyusunan Perda RPJMD 2025-2030, penyelesaian laporan kinerja OPD yang akurat dan terukur, serta realisasi anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Disiplin, integritas, dan kinerja maksimal menjadi harga mati bagi seluruh aparatur pemerintah. Tidak ada toleransi bagi penundaan, kerja setengah hati, atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
